Profil PPID

Profil PPID


Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan Negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap hak untuk tahu bagi warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara komprehensif Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) selanjutnya mengamanatkan kepada badan publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Melalui keterbukaan terhadap informasi publik, diharapkan badan publik termotivasi untuk lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat terwujud. Salah satu kewajiban badan publik sebagai implementasi UUKIP adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada lingkungan badan publiknya masing-masing. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah menunjuk PPID sesuai dengan pelaksanaan UUKIP melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perka BPN No.6/2013). Perka BPN No.6/2013 merupakan landasan operasional bagi PPID dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

PPID Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab melakukan penyelenggaraan informasi publik yang meliputi pelayanan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sejak diundangkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN pada 2 September 2020, terdapat perubahan struktur PPID di Kementerian ATR/BPN. Perubahan tersebut disesuaikan dengan Nomenklatur jabatan yang berlaku di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi yang baru.